Seminar Pendidikan Dan Pemilihan Ketua Pokjawas Provinsi

Supervisi Pendidikan Berbasis Pelayanan Prima

Seperti biasa, Pokjawas Madrasah DKI Jakarta menyelenggarakan seminar pendidikan yang bertempat di Aula Kanwil Kemenag DKI Jakarta. Seminar merupakan program rutin tiga bulanan Pokjawas Provinsi. Keistimewaan seminar kali ini digabungkan dengan acara halal bi Halal dan pergantian pengurus pokjawas Madrasah Provinsi DKI Jakarta.

Tema seminar kali adalah sama dengan judul buku yang ditulis ketua pokjawas madrasah nasional, Dr. Idrus Alwi yaitu “Supervisi Pendidikan Berbasis Pelayanan Prima”. Beliau telah menulis beberapa Buku, seperti penyusunan soal HOTS dalam Pembelajaran di Kelas, Panduan Implementasi K-13 Revisi, Panduan Implementasi K-13Raudhatul Athfal Berdasarkan Keterampilan abad 21, dan buku lainya.

Buku : Supervisi Pendidikan Berbasis Pelayanan Prima

Artikel Terkait:

Selain itu, Seminar pendidikan menjadi kesempatan silaturahmi para pengawas madrasah di provinsi DKI Jakarta setelah melaksanakan Syaum Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagian pengawas madrasah Ibtidayah tidak bisa hadir karena menghadiri acara implementasi Kurikulum 2013 Muatan lokal di Kantor Disdik Prov. DKI Jakarta.

Di akhir Seminar, diselenggarakan pemilihan ketua pokjawas periode 2019-2022. Pada awalnya para pengawas sudah membuat petisi untuk tetap mengangkat kembali Dr. Idrus Alwi menjadi ketua Pokjawas Provinsi. Tapi beliau menolak dan tidak bersedia diangkat kembali. Setelah melalui proses pemilihan para calon ketua yang diusulkan oleh setiap pokjawas kota, terpilih Dr. Supadi menjadi ketua Pokjawas baru, yang merupakan Anggota BAN SM Provinsi DKI Jakarta.

Pada pelaksanaan seminar kali ini, Ada catatan yang menarik untuk dibahas dan dianalisis. Harapannya catatan tersebut dapat menjadi bahan pemikiran para pengawas madrasah.

1. Masa depan Pengawas Madrasah

Bagaimana masa depan pengawas madrasah? pertanyaan ini muncul setelah mendengar ucapan ketua pokjawas Provinsi periode 2016-2019, Dr. Idrus Alwi. Inti ucapannya bahwa dia akan menunggu bagaimana kebijakan pengawas madrasah kedepan, kalo tidak ada perubahan, Beliau akan mempertimbangkan untuk kembali menjadi guru dan kemungkinan menerima lamaran menjadi kepala madrasah swasta.

Ungkapan tersebut menarik untuk dianalisi. Jika dikaitkan dengan regulasi terbaru, Dimana masa depan pengawas, salah satunya ditentukan oleh implementasi PP 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 15 ayat 3, dimana pengawas akan mendapat tunjangan profesi pengawas yang berbeda dengan tunjangan profesi guru. Wacana yang beredar,  besaran tunjangan pengawas tiga kali lebih besar dari tunjangan profesi guru.

Dua tahun ini, Regulasi lebih pada tekanan dan tuntutan kepada semua pengawas  madrasah agar memiliki sertifikat calon pengawas. Menurut Surat Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 1 tahun 2016 tentang  penjelasan atas Permenpan No. 14 tahun tahun 2016 angka 3 butir i dan j bahwa bagi pengawas yang diangkat sebelum 1 Juli 2017 wajib mengikuti program penguatan. Isu yang tersebar Jika tidak memilikinya akan berpengaruh terhadap tunjangan profesi pengawas dan pensiun.

Baca : Pengawas Madrasah dan Tantangan di Tahun 2019

Lalu, apakah tunjangan profesi pengawas akan terlaksana sesuai dengan wacana yang beredar? kemungkina hal Itu yang menjadi pemicu munculnya keinginan ketua untuk tidak bertahan menjadi pengawas dan mempetimbangkan kembali menjadi guru serta menerima menjadi kepala madrasah.

Artinya sampai sekarang ini, keberadaan pengawas belum bisa menjadi profesi yang menjanjikan dengan penghargaaan yang setimpal. Tugas dan fungsi pengawas yang luar biasa, tanpa pemberdayaan yang terencana dan penghargaan yang setimpal tentunya akan melahirkan tiga kategori pengawas yaitu pengawas aktif, pengawas setengah aktif, dan pengawas pasif.

Baca : Pokjawas Memberdayakan Pengawas

2. Pentingnya Seminar Pendidikan

Seminar pendidikan yang selama ini berjalan secara rutin disebabkan 2 faktor yaitu ketegasan ketua pokjawas provinsi dan komitmen semua pengawas madrasah DKI Jakarta.

Biasanya, Pertemuan, baik itu seminar atau rapat merupakan kegiatan yang kurang menarik dan sering dianggap tidak penting. Jika tidak dikemas dengan baik akan membuat peserta tidak memiliki keinginan untuk hadir.

Dengan Ketegasan ketua pokjawas tentang pentingnya seminar dan konsekuensi ketidakhadiran yang akan diterima pengawas, serta komitmen semua pengawas, kemudian mengemas menjadi seminar pendidikan yang menghadirkan para penanggungjawab pendidikan madrasah, membuat para pengawas merasa wajib hadir.

Secara organisasi, bisa dikatakan seminar pendidikan ini menjadi salah satu bukti keberadaan pokjawas madrasah prov. DKI Jakarta. Apa yang terjadi jika seminar tersebut tidak pernah dilaksanakan? Silahkan banyangkan sendiri keberadaan pokjawas Provinsi. Karena hal yang bersifat administrasi pengawas dikelola di pokjawas kota.

Maka Seminar Pendidikan harus dipertahankan dan dikembangkan. bagaimana pun kondisinya, Kepengurusan Pokjawas Madrasah yang baru harus berusaha mempertahakan program tersebut. Minimal menjadi sarana silaturahmi antar pengawas madrasah se DKI Jakarta atau dengan para pejabat.

Sumber

  1. PP 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang Guru
  2. Permenpan RB No. 14 Tahun 2016
  3. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016

73

Yunandra

Yunandra adalah Pengawas Madrasah/Konsultan/Praktisi Pendidikan Islam yang ingin berbagi dan memberi untuk hidup lebih baik. Kata yunandra merupakan dua nama digabung dengan kata “and”. Harapannya segala kebaikan yang dilakukan menjadi Amal Jariah berdua.