Uraian Tugas Koordinator PKB/PKG/BKK

Pembagian Tugas Koordinator PKB/PKG/BKK

 

A. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG);

Uraian Tugas Koordinator PKB/PKG

  1. mengkaji hasil evaluasi diri Guru/hasil PKG tahun sebelumnya;
  2. menyusun rencana program PKB/PKG;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;
  4. memantau pelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya;
  5. memetakan kebutuhan PKB bagi semua Guru;
  6. melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan PKB/PKG di sekolah;
  7. bersama Kepala Sekolah menetapkan tim penilai kinerja Guru;
  8. mengoordinasikan jadwal PKG;
  9. merekapitulasi hasil penilaian kinerja Guru;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan PKG dengan kelompok kerja;
  11. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan PKB/PKG;
  12. menyusun laporan pelaksanaan PKB/PKG.

Jumlah Koordinator PKB/PKG

1 (satu) Guru/ sekolah/tahun

Bukti Fisik Koordinator PKB/PKG

  1. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas; pendidikan setempat;
  2. program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB/PKG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  3. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalen Koordinator PKB/PKG

2 jam Tatap Muka

 

 

B. Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

Uraian Tugas Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

  1. menyusun program kerja BKK;
  2. menyusun database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;
  3. menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;
  4. membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;
  5. bekerjsama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyalurkan calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha dan industri;
  6. melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi;
  7. mengadakan program pelatihan ketrampilan tambahan/khusus bagi peserta didik dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan;
  8. mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan peserta didik dalam suatu pekerjaan;
  9. memberikan informasi kepada para alumni ataupun para lulusan SMK lain yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja;
  10. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan BKK.

Jumlah Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

1 (satu) Guru/ sekolah/tahun

Bukti Fisik Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

  1. surat tugas sebagai koordinator BKK dari Kepala Sekolah;
  2. program kerja BKK;
  3. database peserta didik lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;
  4. informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan;
  5. leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;
  6. laporan hasil penyaluran lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri;
  7. laporan hasil tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja;
  8. laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan BKK yang disetujui Kepala Sekolah.

Ekuivalen Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK)

2 jam Tatap Muka

 

 

C. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);

Uraian Tugas Ketua LSP-P1

  1. menyusun rencana program LSP-P1;
  2. mengoordinasikan kegiatan LSP-P1;
  3. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi profesi;
  4. mengembangkan perangkat assesmen dan perangkat uji kompetensi;
  5. mengoordinasikan tenaga penguji atau asesor;
  6. melaksanakan sertifikasi;
  7. melaksanakan pengawasan pemeliharaan sertifikasi;
  8. memverifikasi dan menetapkan TUK;
  9. memelihara kinerja asesor dan TUK;
  10. mengembangkan pelayanan sertifikasi;
  11. membuat jejaring dengan SMK-SMK lain;
  12. melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas ketua LSP-P1;
  13. menyusun laporan pelaksanaan tugas terkait dengan ketua LSP-P1.

 

Jumlah Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1

1 (satu) Guru/ sekolah

Bukti Fisik Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1

  1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk mengelola LSP-P1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi/instansi yang berwenang;
  2. surat tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas pendidikan setempat;
  3. program dan jadwal kegiatan LSP-P1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  4. laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalen Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1

1 jam Tatap Muka

 

 

D. Penilai Kinerja Guru

Uraian Tugas Penilai Kinerja Guru

  1. menyusun rencana program PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru;
  2. melaksanakan kegiatan PK Guru sejumlah 5 (lima) – 10 (sepuluh) orang Guru sesuai program;
  3. menginput hasil penilaian kinerja Guru ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKG;
  4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru.

Jumlah Penilai Kinerja Guru

1 (satu) Guru/ sekolah/5 (lima) – 10 (sepuluh) orang Guru

Bukti Fisik Penilai Kinerja Guru

  1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPL) untuk menjadi penilai kinerja Guru;
  2. SK sebagai tim penilai dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh dinas;
  3. program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  4. laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh Kepala Sekolah.

Ekuivalen Penilai Kinerja Guru

2 jam Tatap Muka

 

 

D. Pengurus Organisasi/ Asosiasi Profesi Guru tingkat:

  1. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris);
  2. provinsi ( ketua dan wakil); dan
  3. kabupaten/kota (ketua).

Uraian Tugas Pengurus

sesuai tugas pengurus organisasi/ asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan.

Jumlah Pengurus Organisasi/Asosiasi

1 (satu) Guru/ jabatan/ tahun

Bukti Fisik Pengurus Organisasi/Asosiasi

SK sebagai pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Ekuivalen Pengurus Organisasi/Asosiasi

  1. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat nasional setara dengan 3 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran;
  2. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat provinsi setara dengan 2 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran;
  3. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran.

440

Yunandra

Yunandra adalah Pengawas Madrasah/Konsultan/Praktisi Pendidikan Islam yang ingin berbagi dan memberi untuk hidup lebih baik. Kata yunandra merupakan dua nama digabung dengan kata “and”. Harapannya segala kebaikan yang dilakukan menjadi Amal Jariah berdua.