Peran Direktorat Jenderal Pendis dalam Arah Kebijakan Pendidikan Islam

01/06/2026 Yunandra 59 Lihat

Daftar Isi

yunandracom. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan salah satu aktor yang memiliki peran dalam menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Islam.

Pembahasan ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai sumber dalam merumuskan Inovasi Pendidikan Islam.

Untuk mengetahui Kerangka Besar pembaharuan, silahkan buka Strategi Inovasi Pendidikan Islam

Tulisan ini akan membahas profil Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mulai dari kedudukan, tugas dan fungsi, serta arah kebijakan yang tergambar dalam sasaran dan program.

Kedudukan Direktorat Jenderal Pendis

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pada struktur organisasi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendis merupakan eselon 1.

Pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah Direktur Jenderal.

Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Direktorat Jenderal Pendis

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pendis menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
pembinaan penyelenggaraan pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang madrasah, pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dang. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.