Alur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Menurut Juknis GTK 2024

November 16, 2024 Yunandra

Daftar Isi

yunandra. Juknis Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah pada Kepdirjen GTK No. 4242 Tahun 2024 mengatur alur pengelolaan kinerja kepala sekolah.

6 Tahap pada Alur Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah

Juknis pengelolaan kinerja kepala sekolah mengatur alur terdiri dari 6 tahapan, yaitu

1. Pemutakhiran data

Tahap pertama di alur pengelolaan kinerja adalah meutakhiran data kepala sekolah.

Sebelum menyusun perencanaan kinerja, Kepala sekolah memutakhirkan datanya, dengan ketentuan memutakhirkan:

NIK kepala sekolah di Dapodik sesuai KTP Elektronik, KK, dan dokumen lainnya.
NIP kepala sekolah melaui DAPODIK sesuai SIASN.
Data unir oleh Disdik melalui SIASN sesuai SIM Tendik yang telah mutakhir.

2. Plotting Tim Kerja

Tahap kedua di alur pengelolaan kinerja adalah plotting tim kinerja kepala sekolah.

Untuk memudahkan pengeloalan kinerja kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Kepala sekolah membentuk tim kiner melalui SIM Tendik dengan proses sebagai berikut

Operator melakukan penginputan data Kepala Dinas Pendidikan dan memilih data sekolah pada SIM Tendik;
operator memilih tim kinerja sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan;
operator mengunduh dan mengunggah surat keputusan (SK) pembentukan tim kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan;
dinas pendidikan mendistribusikan SK pembentukan tim kinerja kepada Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
tim kinerja mendapatkan informasi tentang Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
Kepala Sekolah mendapatkan notifikasi pada PMM tentang tim kinerja yang akan menilai pengelolaan kinerja.

3. Perencanaan Kinerja Kepala Sekolah

Tahap ketiga di alur pengelolaan kinerja adalah perencanaan kinerja kepala sekolah. Perencanaan kinerja Kepala Sekolah terdiri atas:

penyusunan rencana SKP melalui dialog dengan pejabat penilaian kinerja
penetapan SKP. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dilakukan dengan memperhatikan pada:
- perencanaan strategis pemerintah daerah dalam urusan pendidikan;
- prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian Rapor Pendidikan tingkat satuan pendidikan dan Rapor Pendidikan tingkat daerah; dan
- kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Kepala Sekolah.

Selain mengacu pada ketentuan tersebut, penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja bagi Kepala Sekolah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dituangkan dalam dokumen SKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sekolah mulai menyusun rencana SKP pada

1 Januari s.d. 31 Januari untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan.
Rencana SKP dapat dilakukan penyesuaian pada semester kedua, dimulai sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli tahun berkenaan.

Ketentuan terkait tanggal periode perencanaan kinerja Kepala Sekolah dapat berubah dengan menyesuaikan pada kalender yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

4. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan

Tahap keempat di alur pengelolaan kinerja adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan.

Kepala Sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan SKP. Pendokumentasian pelaksanaan kinerja secara periodik pada rentang

bulan Januari s.d. Juni (semester pertama), dan
bulan Juli s.d. Desember tahun berkenaan (semester kedua).

Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan.

Pembinaan kinerja oleh pejabat penilai kinerja melalui 2 hal yaitu: