Tunjangan Sertifikasi Guru adalah DP Anak untuk Mendapat Pendidikan

Januari 7, 2014 Yunandra

Daftar Isi

262

Yunandra. Tunjangan Sertifikasi Guru adalah DP (Down Payment) Anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Ungkapan di atas merupakan hasil pemikiran sederhana. Logika sederhana bahwa anak telah membayar guru sertifikasi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dana Tunjangan Sertifikasi Guru

Berdasarkan APBN tahun 2014, tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru sebesar Rp 60,540 triliun.

Dan total APBN tahun 2014 yang telah resmi dengan tanda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 1.842,495 triliun.

Sedangkan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 adalah Rp 1.667, 140 triliun. Jadi APBN 2014 defisit Rp 175,355 triliun (1,69%). Artinya Negara harus mengutang untuk menutupi defisit tersebut.

Sedangkan Total utang total utang hingga akhir September 2013 mencapai Rp 2.273,76 triliun. Kalau terbagi secara rata berdasarkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, masing-masing punya utang 9,4 juta.

Lalu siapa yang akan membayar utang tersebut? Generasi masa depan atau anak-anak sekarang menjadi jaminan untuk membayar utang tersebut.

Jadi tunjangan sertifikasi yang sebagiannya utang adalah uang anak yang di bayarkan kepada para guru sertifikasi untuk mendapat pendidikan dari guru-guru. Artinya Guru sudah mendapatkan bayaran dari Anak-anak, sehingga sepantasnya anak-anak mendapat pendidikan yang baik dari para guru.

Sosialisasi Peraturan Terbaru

Wacana di atas menjadi pembukaan dalam pada acara pembinaan Guru-guru PNS Madrasah Ibtidaiyah se kecamatan Cilandak. Kegiatan pembinaan perlangsung di MI AL Hurriyah Tarogong Cilandak Barat.

Acara utama adalah pembahasan tentang DP3 tahun 2013 bagi guru-guru PNS di Madrasah swasta. Sekaligus sosialisasi peraturan baru terkait PNS

Profil: Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Cilandak

a. PMA No. 28 Tahun 2013

Di awal pembinaan terkait sosialiasi Peraturan Menteri Agama nomor 48 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Agama.

Dalam PMA ini yang maksud dari Disiplin Kehadiran adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.

Sedangkan Hari kerja di lingkungan Kemenag 5 hari kerja dari Senin s.d Jumat Atau sesuai ketentuan hari kerja Pemda. Adapun Jam kerja wajib memenuhi jam 7,5 jam per hari.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Senin-Kamis 07.30-16.00, istirahat 12.00-13.00
Jumat 07.30-16.30, istirahat 11.30-13.00

Kehadiran PNS mendapat toleransi s.d 09.00 dengan catatan wajib memenuhi 7,5 jam per hari. Jika hadir setelah pukul 09.00 tanpa alasan termasuk tidak hadir. Untuk jam Kerja Ramadhan terdapat aturan tersendiri.

Ketentuan tersebut berlaku bagi semua pegawai PNS di lingkungan Kementerian Agama (kemenag).

Regulasi: PMA No. 28 Tahun 2013 Disiplin Kehadiran PNS Kemenag

b. Perdirjen Pendidikan Islam No. 1 Tahun 2013

Sedang untuk madrasah ada peraturan tersendiri yang resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Peraturan Dirjen Pendis no 1 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru di Lingkungan Kemenag.

Regulasi: Perdirjen Pendidikan Islam No. 1 Tahun 2013

Pada ketentuan umum, Peraturan Dirjen Pendis menjelaskan tentang 3 pengertian yaitu Disiplin Kehadiran, Guru, dan Beban mengajar.

Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan madrasah untuk mentaati kewajiban datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.

Adapun Guru adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada madrasah negeri atau swasta.

Sedangkan beban mengajar adalah kewajiban guru melaksanakan aktivitas tatap muka dengan siswa dalam proses pembelajaran.

Adapun hari kerja guru berdasarkan hari efektif yang berlaku di Madrasah. Ada madrasah yang memberlakukan proses pembelajaran 5 hari, dan ada juga yag masih tetap 6 hari. Tapi kedua sistem itu harus memenuhi 37,5 jam per minggu.

Jam kerja madrasah yang memberlakukan proses pembelajaranya 5 hari wajib memenuhi 7,5 jam per hari dengan aturan sebagai berikut:

Senin – Kamis jam 07.00 – 15.30, dan Istirahat jam 12.00 – 13.00
Jum’at jam 07.00 – 16.00 , dan Istirahat jam 11.30 – 13.00

Sedangkan jam kerja madrasah yang memberlakukan proses pembelajaran 6 hari wajib memenuhi 6,25 jam perhari dengan aturan sebagai berikut:

Senin – Kamis jam 07.00 – 14.30, dan Istirahat jam 12.00 – 13.00
Jum’at jam 07.00 – 11.30, dan Sabtu jam 07.00 – 15.00

Adapun beban kerja guru dari 37,5 jam kerja, guru harus mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran dan maksimal 40 jam pelajaran.

Sedangkan Hari libur guru sesuai dengan hari libur nasional dan hari libur berdasarkan kalender pendidikan di daerah masing-masing

PMA 48 tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendis no 1 tahun 2013 lebih banyak membicarakan tentang kehadiran dan kepulangan PNS. Sedangkan masalah melaksanakan tugas tidak ada pembahasan secara rinci.

Penilaian Prestasi Kerja Pengganti DP3

Pemerintah memberlakukan sistem penilaian prestasi kinerja PNS. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Pada ketentutan umum, tujuan PPK PNS adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dan berstatus sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg menjadi persyaratan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:

SKP bobotnya 60 %
Perilaku kerja bobotnya 40 %

Adapu tata cara menyusun SKP adalah

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: Jelas, Dapat diukur, Relevan, Dapat dicapai, dan memiliki target waktu.
SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus tercapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Adapun Unsur-unsut Sasaran kinerja Pegawai (SKP) yaitu

Kegiatan Tugas Jabatan. Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan bagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki.
Angka Kredit
Target. Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:
- Kuantitas (Target Output)
- Kualitas (Target Kualitas)
- Waktu (Target Waktu)
- Biaya (Target Biaya)

b. Perilaku Kerja

Selanjutnya penilaia prilaku terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

Nilai perilaku kerja PNS dengan angka dan keterangan sbb:
- 91 – 100 : Sangat baik
- 76 – 90 : Baik
- 61 – 75 : Cukup
- 51 – 60 : Kurang
- 50 – ke bawah : Buruk
Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
- Orientasi pelayanan
- Integritas
- Komitmen
- Disiplin
- Kerja sama
- Kepemimpinan

Sistem SKP dan Penilaian Prilaku menjadi model baru sebagai ganti DP3 yang selama ini berlaku.

Persiapan Implementasi Kurikulum 2013

Di akhir pembinaan, Pengawas memberikan penguatan terhadap persiapan pemberlakuan kurikulum 2013 di madrasah.

Berdasarkan instruksi kementerian Agama, Kurikulum 2013 berlaku di Madrasah mulai tahun pelajaran 2014-2015. Artinya Kemenag dan Madrasah memiliki waktu 6 bulan untuk mempersiapkan beberapa perangkat pendukungnya serta sosialisasi ke madrasah-madrasah.

Pengawas Ibtidaiyah

Pengawasan Lainnya