KurikulumPendidikan

Kunci Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka

Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di madrasah dapat ditentukan oleh berbagai faktor.

Sekarang ini, Kurikulum Merdeka diterapkan di Program Sekolah Penggerak (PSP). Satu program yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Karena itu, Kemendikbudristek melakukan 5 intervensi terhadap peserta program sekolah penggerak. Salah satunya adalah pembelajaran dengan paradigma baru atau Kurikulum Prototipe. Sekarang sudah resmi bernama Kurikulum Merdeka.

Adapun Kelima intervensi terhadap program sekolah penggerak adalah:

  1. Pendampingan Konsultatif dan Asimetris Pemerintah Pusat dan Daerah
  2. Penguatan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Penilik
  3. Pembelajaran Dengan Paradigma Baru
  4. Perencanaan Berbasis Data
  5. Digitalisasi Sekolah

Lalu, bagaimana dengan madrasah? Kemenag belum memiliki program madrasah penggerak atau istilah lain yang memilik tujuan yang sama. Apa strategi yang cocok agar madrasah siap dan mampu menerapkan kurikulum merdeka?

Sekarang ini, upaya yang bisa dilakukan oleh madrasah adalah memaksimalkan fasilitas yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Berupa dukungan sarana atau media yang disediakan bagi sekolah bukan peserta program sekolah penggerak dan ingin menerapkan kurikulum merdeka.



Idealnya kemenag memodifikasi ke-lima intervensi tersebut agar madrasah mampu menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Berikut ini “5 intervensi yang bisa dilakukan oleh Kemenag dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di madrasah“.

1. Koordinasi dan Komunikasi Struktural

Koordinasi dan komunikasi Struktural memiliki peran penting untuk kesuksesan implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Berikut beberapa bahan pemikiran.

a. Pembekalan bagi Staf

Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di madrasah perlu kerjasama semua pihak. Termasuk keterlibatan jajaran struktural yang membidangi pendidikan madrasah mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai staf tata usaha di madrasah. Maka Staf-staf di bidang atau seksi pendidikan madrasah perlu dibekali informasi dan materi kurikulum merdeka. Mungkin fokusnya pada kebijakan dan peran dalam implementasi kurikulum merdeka di madrasah.

Biasanya, pelatihan hanya untuk guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah. sedangkan staf bidang atau seksi pendidikan madrasah tidak pernah dibekali. Akibatnya, ketika ada kendala di madrasah, bidang dan seksi pendidikan kesulitan mengeluarkan kebijakan yang sesuai kondisi wilayahnya.

Secara birokrasi, Kemenag memiliki keuntungan dibandingkan dengan Kemendikbudristek. Karena masih sentralistik. Sehingga koordinasi dan komunikasi bisa lebih mudah. Instruksi dari pusat akan lebih cepat sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Kebijakan Kurikulum Merdeka

Ada beberapa Kebijakan yang perlu disiapkan oleh kemenag, yaitu.

  1. Kerangka Dasar Kurikulum PAI yang terdiri atas:
    • Struktur Kurikulum Madrasah
    • Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab
    • Panduan Pembelajaran dan Asesmen di Madrasah
  2. Contoh Perangkat hasil pengembangan kerangka dasar kurikulum yang terdiri atas:
    • Kurikulum operasional Madrasah
    • Tujuan Pembelajaran dan Akur Tujuan Pembelajaran
    • Modul Ajar
    • Projek penguatan profil pelajar Pancasila versi madrasah
    • Instrumen Diagnostik versi madrasah

Kebijakan tersebut bisa disusun sendiri oleh pusat atau berbagi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya Pusat memiliki tugas menyusun kerangka dasar kurikulum. Sedangkan Provinsi dan Kabupaten/kota menyusun contoh-contoh hasil pengembangan kerangka dasar kurikulum.

Salah satu Keuntungan dengan pola pembagian tugas adalah contoh-contoh tersebut dapat disusun sesuai dengan kondisi dan karakteristik setiap daerah.

Maka perlu koordinasi dan komunikasi antar pusat dan daerah agar kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing.

c. Strategi Penyusunan Kerangka Dasar Kurikulum

Ada ide yang sedikit aneh terkait penyusunan kerangka dasar kurikulum di madrasah, yaitu:

  • Deskripsi Capaian Pembelajaran disusun dari KD-KD yang sudah ada, sehingga tidak perlu lagi menyusun tujuan pembelajaran. Cukup mengganti KD menjadi tujuan pembelajaran. Tapi perlu ditentukan KD-KD esensial sebelum dibuat deskripsi CP.
  • Struktur Kurikulum yang sudah ada dirubah dari mingguan menjadi tahunan. Lalu dikurangi 30% untuk kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila.
  • Aplikasi Simpatika menyesuaikan dengan implementasi kurikulum merdeka untuk menjaga kelayakan tunjangan profesi guru.

2 keuntungan Kurikulum Merdeka bagi Madrasah Yaitu memiliki kemandirian dalam menyusun struktur kurikulum dan mengembangkan Projek sesuai Kebutuhan Madrasah


2. Pelatihan Guru dan Kepala Madrasah.

Guru merupakan garda terdepan dalam implementasi kurikulum. Sebagai orang yang akan melaksanakan kurikulum di kelas. Sehingga ada ungkapan bahwa “Sebaik apapun kurikulumnya, itu semua tergantung kualitas gurunya.

Pada program sekolah penggerak, Guru dan kepala mendapatkan pelatihan secara terstruktur. Kemudian mereka diwajibkan untuk menyampaikan lagi ke guru-guru lain yang ada di sekolahnya dalam bentuk In house training (IHT). Sehingga di satu sekolah, semua guru telah memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka. Akhirnya mereka semua memiliki tanggung jawab menerapkan kurikulum merdeka.

Dalam kontek Madrasah, penyiapan guru dan kepala madrasah menjadi sangat penting agar implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum Prototipe di madrasah bisa berhasil.

Hal yang paling penting dan belajar dari kurikulum 2013 serta bisa menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka adalah pola pelatihan. Selama ini guru dilatih duluan sebelum kepala madrasah. Hanya sebagian guru di satu madrasah yang mendapatkan pelatihan. Dan sistem pelatihan dilaksanakan 1 kali dengan durasi tertentu. Setelah itu mereka dibiarkan bergerak sendiri di madrasah.

Ada pemikiran yang bisa dipertimbangkan dalam pola pelatihan, yaitu:

  • Kepala Madrasah dilatih dulu atau bersamaan dengan guru, agar siap mengelola implementasi kurikulum merdeka, juga menjadi teman diskusi para guru.
  • Semua guru di satu madrasah mendapatkan pelatihan kurikulum merdeka tanpa terkecuali, agar mereka dapat saling menolong dan berdiskusi ketika menghadapi kendala.
  • Pelatihan menggunakan pendekatan Flipped Learning, dimana teori disiapkan secara online. Kegiatan tatap muka digunakan untuk berdiskusi dan merencanakan implementasi di madrasah.
  • Penyegaran dilaksanakan secara terprogram, minimal setiap semester, agar terkontrol perkembangan implementasi di madrasah dan menghindari perbedaan antara teori dengan praktik di madrasah.

3. Pendampingan Berkelanjutan Oleh Pengawas

Pada program sekolah penggerak, Kemendikbudristek menyiapkan pelatih ahli yang akan mendampingi sekolah penggerak. Pelatih ahli berasal dari berbagai profesi yang diseleksi dan dilatih secara khusus. Mereka dikontrak selama menjadi pendamping sekolah penggerak.

Lalu bagaimana di madrasah? Baiknya menggunakan jabatan fungsional yang ada. Paling cocok adalah pengawas madrasah. Karena tugas pengawas adalah membina, memantau, menilai, serta membimbing dan melatih madrasah. sehingga perlu mendesain pelatihan kurikulum merdeka bagi pengawas madrasah sesuai peran yang akan dilakukan.

Pada implementasi Kurikulum Merdeka, pengawas madrasah bisa memiliki berbagai peran, yaitu:

  • Perancang. Pengawas sebagai perancang maksudnya pengawas menyusun program pelatihan dan pendampingan bagi Madrasah binaanya.
  • Pelatih. Pengawas sebagai pelatih di kegiatan peningkatan kapasitas guru dan kepala madrasah dalam memahami kurikulum.
  • Pendamping. Menurut PSP adalah Pelatih Ahli. Pengawas sebagai Pendamping/ Pelatih Ahli yang mendampingi madrasah menerapkan kurikulum merdeka.
  • Pelaksana. Pengawas sebagai bagian dari Komite Pembelajaran bekerja sama dengan guru dan kepala madrasah menyusun perangkat pelaksanaan kurikulum merdeka.

Dengan tuntutan 4 peran tersebut, Maka materi pelatihan kurikulum merdeka bagi pengawas madrasah harus mencakup keempat peran tersebut.



4. Pendataan Berbasis Online

Pada abad 21 ini, data menjadi hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan data bisa disimpan di awan (cloud) dan dapat diakses secara real-time.

Terkait implementasi kurikulum merdeka, Data tersebut terbagi dua yaitu

  1. Materi Kurikulum Merdeka
  2. Informasi perkembangan pelaksanaan kurikulum di madrasah.

Kemenag perlu menyiapkan aplikasi penyimpan dan pengelolaan kedua data tersebut secara baik. Singkatnya dalam pengelolaan data secara online adalah

  • Menyusun materi kurikulum merdeka menjadi bahan pelatihan dengan model Massive Open Online Course (MOOC) sehingga bisa dijangkau semua warga madrasah.
  • Menyediakan tempat penyimpanan contoh-contoh perangkat kurikulum merdeka yang dibutuhkan oleh madrasah yang belum mampu menyusun secara mandiri. (baca : Kategori Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka).
  • Menyiapkan aplikasi pemantau implementasi kurikulum merdeka di madrasah sebagai bahan antisipasi setiap kendala

Pendataan berbasis online yang dapat diakses real-time bisa menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di madrasah.

5. Pengelolaan Sumber Belajar

Madrasah memiliki diversifikasi yang banyak sehingga perlu intervensi yang beragam juga. Terkait implementasi kurikulum merdeka, Madrasah dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu dasar, menengah, tinggi, dan mandiri. Untuk mengantisipasi dan memfasilitasi tipe dasar, menengah dan tinggi, Kemenag perlu menyusun contoh hasil pengembangan kerangka dasar kurikulum yang berbentuk:

  • Kurikulum operasional Madrasah (KOM)
  • Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).
  • Modul Ajar (MA)
  • Projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5)


Idealnya dan sesuai dengan ruh kurikulum merdeka, Setiap Madrasah mengembangkan kerangka dasar kurikulum secara mandiri. Sehingga menghasilkan perangkat kurikulum sesuai karakteristiknya.

Tapi kenyataannya, Kondisi madrasah sangat beragam, mayoritas madrasah swasta dengan fasilitas sederhana. Bagi madrasah yang memiliki sarana yang lengkap, anggaran yang besar, dan kesejahteraan guru yang terjamin, kurikulum merdeka merupakan kesempatan berinovasi dan berkreasi secara maksimal. Mereka dapat menyusun KOM, ATP, MA, dan P5 secara mandiri.

Bisa jadi kurikulum merdeka merupakan bentuk legalitas terhadap pengembangan kurikulum yang selama ini dilakukan. Karena, biasanya Madrasah/sekolah unggulan selalu melakukan inovasi yang sedikit berbeda dari standar yang ditentukan. Terutama dalam memodifikasi struktur kurikulum. Dengan adanya fleksibilitas di kurikulum merdeka, maka modifikasinya menjadi legal.

Untuk memfasilitasi tipe madrasah yang lain, Kemenag perlu mengelola sumber belajar dengan baik. Selain menyusun sendiri contoh-contoh tersebut, perlu juga mengumpulkan hasil pengembangan kerangka dasar kurikulum yang dikembangkan oleh Madrasah-madrasah tipe Mandiri. Sehingga Madrasah tipe dasar, menengah, dan tinggi lain bisa melihat dan mempelajarinya.

Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di berbagai tipe madrasah bisa ditentukan dengan pengelolaan sumber belajar.

Walahua’lam bishawab


Artikel Kurikulum Merdeka

    Untuk dapatkan artikel terbaru,
    Silahkan daftar